UU Perlindungan Anak Indonesia

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.
Semoga Bermanfaat...
State, Government, Local Government, Community, Family and Parents are obliged to provide protection and ensure the fulfillment of Children's rights in accordance with the duties and responsibilities. Protection against Child conducted so far have not provided a guarantee for Children to get treatment and opportunities in accordance with their needs in many areas of life, so that in carrying out efforts to protect the Rights of the Child by the Government should be based on human rights principles, namely respect, fulfillment and protection on Rights of the Child.

As the implementation of the ratification, the Government has enacted Law No. 23 of 2002 on Child Protection, which substantially has arranged several things, among others the issue of Children who are dealing with the law, the Son of minorities, the Son of the victims of economic and sexual exploitation, trafficked children, child victims of violence, children who are refugees and children in situations of armed conflict, child protection is based on the principle of non-discrimination, the best interests of the child, respect for the views of the child, the right to live, grow and develop. In the implementation of the Act has been in line with the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 related to human rights guarantees, the Son as a human being has an equal right to grow and develop.
Hope it is useful...