UU Tentang Perseroan Terbatas

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang- undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang- undangan yang berasal dari zaman kolonial.
Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:
1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.
Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris.
Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan

melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan.
Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang- Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Semoga bermanfaat..
The national economy organized based on economic democracy with the principles of togetherness, efficiency with justice, sustainability, environmental friendliness, independence, and keep the balance of economic progress and national unity aimed at public welfare.
The increase in national economic development needs to be supported by a law governing limited liability companies that can ensure a conducive business climate. During this limited liability company has been set up by Act No. 1
Year 1995 regarding Limited Liability Company, which replaces legislation that comes from the colonial era.
However, in its development provisions in the Act are deemed no longer meets the legal developments and needs of the community because of the economy and the advancement of science, technology, and information has grown so rapidly, especially in the era of globalization. In addition, the increasing demands of society will fast, rule of law, which demands the development of the business in accordance with the principles of good corporate governance (GCG) requires refinement Act No. 1 of 1995 on Limited Liability Company.
In this Act has accommodated the various provisions regarding the Company, either in the form of the addition of new provisions, improved refinement, as well as maintaining the old provisions still considered relevant. To further clarify the nature of the Company, in this Act stated that the Company is a legal entity which is a capital alliance, established under the agreement, engage in business with a capital base that is entirely divided into shares, and meet the requirements set forth in this Law and implementing regulations.
In order to meet the demands of the community to obtain the prompt service, this Act shall govern the way:
1. The submission and validation granting legal status;
2. The submission of application and granting approval of changes in the constitution;
3. The notification delivery and receipt of notification of changes in the constitution and / or notification and receipt of notification of changes to other data, which is done through the administrative system of the information technology services of legal entities electronically in addition to still be possible using manual systems in certain circumstances.
With regard to the request for ratification of a legal entity of the Company, stated that the appeal is the authority of the founders together that can be implemented alone or delegated to the notary.
Articles of Association which was approved and the deed of amendment to statutes that have been approved and / or notified to the Minister recorded in the register of the Company and published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia by the Minister. In the case of a legal entity status, approvals and / or receipt of notification of changes in the constitution, and other data changes, the Act is not associated with the Law on Mandatory Company Registration.
To further clarify and reinforce the regulations concerning the Company organs, in this Act to amend the regulations concerning the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to take advantage of technological developments. Thus, the holding of the AGM can be done

through electronic media such as teleconferencing, video conferencing, or other electronic media.
This Act also clarifies and reinforces the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners. This Law regulates the independent directors and commissioners messenger.
In accordance with the development of business activities based on sharia principles, this Act requires that the Company conduct business based on sharia principles in addition to having the BOC also has a Shariah Supervisory Board. May be useful..